banner 728x250

Buruh Lakukan Aksi Demo Besar-besaran Terkait Tidak Ada Kenaikan UMK 2022, Ini Kata Plt Bupati

  • Share
banner 468x60
BEKASI,guecikarang.co.id – Aksi demo dilakukan ribuan buruh Bekasi menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi Di Cikarang Pusat,Aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena Dewan Pengupahan tetap memaksakan keputusan dengan tidak menaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) Bekasi 2022.
Dengan menggunakan kendaraan bermotor dan mobil bak terbuka, sebelumnya para buruh berkumpul di perusahaan perusahaan tempatnya bekerja dan melanjutkan dengan melakukan aksi konvoi menuju Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.Kamis (25/11)
Guntoro selaku Pengurus DPC KSPSI Bekasi Raya mengatakan dalam aksi ribuan buruh meminta Plt Bupati untuk merekomendasikan agar penghitungan UMK tidak menggunakan formula di PP 36.
“Hasil keputusan UMK 2022 Kabupaten Bekasi keluar pada Senin (22/11) kemarin secara aklamasi dalam rapat pembahasan upah minimum kabupaten oleh Dewan Pengupahan. Saat pembahasan itu, perwakilan dari serikat buruh memilih walk out karena merasa aspirasinya tidak diakomodir.” Ungkap Guntoro
Dalam aksi tersebut yang ingin menyampaikan agar perumusan upah minimum tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun belum sempat disampaikan, unsur lain dalam Dewan Pengupahan langsung mengatakan tidak ada kenaikan UMK 2022 berdasarkan regulasi tersebut.
“Pemerintah dan Apindo menyampaikan formula penghitungan UMK bersasarkan PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Tapi dari kami menolak menggunakan rumus PP 36. Karena kalau berdasarkan itu tidak ada kenaikan, karena ada penghitungan batas atas dan bawah,” jelas Guntoro.
Pihak buruh juga kecewa dengan pembahasan kenaikan upah minimum kabupaten yang baru dilaksanakan satu kali. Setelah itu, Dewan Pengupahan memutuskan UMK Bekasi 2022 diputuskan tidak ada kenaikan secara aklamasi.
“Karena baru sekali rapat, masing-masing dari kami kan punya pendapat. Biasanya rapat UMK itu bisa dua sampai tiga kali. Kemudian dari pemerintah memaksakan hari itu selesai. Kami keluar karena kami menilai sama sekali belum menyampaikan angka usulan kenaikan,” terangnya.
Sementara itu di hari yang sama di tempat yang berbeda Plt Bupati Akhmad Marjuki membenarkan bahwa tidak ada kenaikan UMK 2022 Kabupaten Bekasi,terkait penolakan para buruh,Pemerintah Kabupaten Bekasi dibatasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja, UMK 2021 Kabupaten Bekasi sudah melebihi batas atas.
“Tetapi kita mencoba menyampaikan aspirasi teman-teman buruh dan karena walaupun bagaimanapun,semua ini kan masyarakat Kabupaten Bekasi,yang kita lindungi dan aspirasinya kita dengar. ” Papar Akhmad Marjuki dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Kamis (25/11/21)
Lanjut Marzuki,Sepanjang itu tidak menggangu dan tidak bertentangan dengan peraturan,Pemerintah Kabupaten Bekasi siap meneruskan apa yang menjadi aspirasi para buruh.
Sebelumnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi memutuskan UMK 2022 di Kabupaten Bekasi tidak ada kenaikan pada Senin (22/11) kemarin. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja, UMK 2021 Kabupaten Bekasi sudah melebihi batas atas.
Berdasarkan regulasi itu, untuk batas atas ditetapkan Rp4.322.420 dan batas bawah Rp2.261.205. Sedangkan UMK 2021 Kabupaten Bekasi sebesar Rp4.791.843.
banner 336x280
Editor: Ipang
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.