Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, telah membahas sinkronisasi pokok-pokok pikiran (pokpir) DPRD yang selanjutnya akan dirumuskan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Dalam pembahasan tersebut, jumlah usulan pembangunan yang diinput oleh DPRD Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 9.425 usulan, dengan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Budiyanto, menjadi yang terbanyak dalam memberikan usulan dengan jumlah 2.412 usulan. Disusul Suryo Pranoto dari PAN dengan 534 usulan dan Warja Miharja dari Partai NasDem dengan 518 usulan.
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih menjadi tujuan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan 7.449 usulan, kemudian Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan 1.248 usulan, serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan 200 usulan.
Pihak Bappeda Kabupaten Bekasi berharap pembahasan ini benar-benar bisa menyaring usulan-usulan prioritas yang memang dibutuhkan masyarakat, sehingga ketika masuk dalam Renja Perangkat Daerah menjadi tepat sasaran dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto, mengaku sebagai Anggota DPRD dirinya selalu melibatkan semua pemangku lingkungan yang peduli pembangunan untuk berperan serta mengusulkan kedalam SIPD yang menjadi kewenangan sebagai wakil rakyat.
“Pengurus RTRW dan Kader Partai menjadi ujung tombak komunikasi informasi lokasi-lokasi yang membutuhkan perhatian pemerintah agar ada solusi kongkrit baik fisik maupun program pemberdayaan ekonomi lainnya, sehingga mereka harus diedukasi dan dilibatkan dalam setiap tahapan proses pengusulan dan pengawalan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku selalu berusaha memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat umum khususnya para pengurus lingkungan RTRW di Dapil 1 dan Kabupaten Bekasi pada umumnya untuk mengakses sistem informasi pengusulan pembangunan yang namanya SIPD dengan memberikan user name secara terbuka dan terkoordinasi.
“Sehingga dengan demikian akan semakin banyak usulan yang masuk yang tentunya menjadi informasi penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sehingga memiliki data yang banyak dan menyebar merata di beberapa desa dan kecamatan,” tandasnya.
