Jawa Barat — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah kebijakan baru terkait dunia pendidikan di Jawa Barat dalam perjalanannya menuju Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (04/06/2025), jelang pelantikan Bupati Tasikmalaya. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah perubahan waktu masuk sekolah dan rencana penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa.
Dalam pernyataannya di akun Instagramnya Gubernur Dedi menyampaikan bahwa mulai tahun ajaran baru 2025–2026, sekolah di Jawa Barat akan dimulai lebih pagi.
“Saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025–2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30,” tegas Dedi Mulyadi.
Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga tengah merancang kebijakan penghapusan PR untuk siswa. Kebijakan ini dirancang agar anak-anak bisa lebih fokus mengembangkan diri di luar sekolah tanpa terbebani tugas akademik di rumah.
“Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah. Tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah,” lanjutnya.
Dedi menjelaskan bahwa di rumah, anak-anak sebaiknya diarahkan pada aktivitas yang membangun karakter dan keterampilan hidup, seperti membaca buku, berolahraga, membantu orang tua, serta mengikuti berbagai les pengembangan diri.
“Di rumah anak-anak itu rilek baca buku, berolahraga, fokus membantu kedua orang tuanya, meringankan beban-beban pekerjaannya. Kemudian belajar membereskan rumah, cuci piring, perempuan belajar masak, ngepel, dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa kegiatan seperti les musik, bahasa Inggris, matematika, hingga fisika bisa menjadi pilihan aktivitas yang menunjang masa depan anak-anak Jawa Barat.
Kebijakan ini pun dikaitkan dengan upaya membentuk generasi yang kuat dan berkarakter. Dedi menyebutkan bahwa langkah ini adalah bagian dari visi besar membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang unggul.
“Itu adalah arah membangun anak-anak Jawa Barat yang memiliki visi dan orientasi yang kokoh untuk menyambut masa depannya,” ujar Dedi.
Meski mengakui kebijakan ini akan menuai berbagai reaksi, Gubernur Dedi menegaskan bahwa hal tersebut adalah bagian wajar dalam demokrasi.
“Untuk itu, pasti kebijakan saya ada pro dan kontra. Bagi saya, pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi. Tetapi yang terpenting adalah tujuan utama kita adalah untuk mewujudkan anak-anak Jawa Barat yang cager, bager, benar, fintar, jengsing. Hatur nuhun,” pungkasnya.
Kebijakan ini segera akan disosialisasikan secara menyeluruh ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, sembari Pemprov mengkaji teknis pelaksanaannya secara komprehensif.
Reporter : Iswadi (Redaksi)
