Pada saat di jumpai wartawan di kantor HIMMB yang beralamat di Kp Jati Kaum, Pendiri HIMMB Radian Sugandi menegaskan pihaknya telah memberikan Surat Somasi Resmi kepada PJ Kepala Desa Tanjungsari dan di tembuskan ke Bupati Bekasi , Kepala Dinas BKPSDM, Kepala Dinas DPMD, Kepala Inspektorat, Camat Cikarang Utara, BPD Desa Tanjungsari serta BKN Pusat dan Komisi Aparatur Sipil Negara.
Masih Menurut Radian, ini berkaitan Keterbukaan Informasi Publik dan Public Issue dimana PJ Kepala Desa tidak terbuka berkaitan pengelolaan Anggaran Desa dan Anggaran Ketahanan Pangan fisik nya tidak ada, juga honorarium yang tidak sesuai implementasinya maka dari itu kami meminta agar PJ Kepala Desa terbuka memaparkan APBDes,beserta fisik pekerjaannya yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Karena ini adalah Anggaran Desa yah yg bersifat terbuka informasinya tidak ada uji konsekuensi bahwa anggaran desa itu bersifat rahasia.
Lebih lanjut, Radian menyatakan bahkan anggota BPD pun tidak di berikan salinan APBDes oleh PJ Kepala Desa, bagaimana mungkin BPD bisa menjalankan fungsi pengawasan dan atau controlling tanpa adanya bahan APBDes. Jelas ini system yang salah, kami memberikan somasi agar hal itu dapat di jalankan sebelum akhirnya kami beserta elemen masyarakat menggunakan hak konstitusional untuk unjuk rasa di kantor desa tanjungsari . Harus terbuka itu PJ ini persoalan hajat hidup orang banyak APBDes itu bukan sumber anggaran pribadi yang harus tertutup, kami ini menguji azas manfaat dan keterbukaan informasi publiknya. Tutup Radian
